Logo

Logo

Senin, 02 Maret 2020

Menilik PLTGU Jawa 2 Pembangkit yang Efisien dan Ramah Lingkungan

Jakarta, 28 Februari 2020 – Untuk menjaga keandalan pasokan listrik di sistem kelistrikan Jawa Bali, PLN telah mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 2. PLTGU ini berlokasi di area PT Indonesia Power UPJP Priok, Jakarta Utara dengan luas area sebesar ± 5,2 Hektare . Proyek PLTGU Jawa 2 memproduksi daya sebesar 800 Megawatt (MW) yang berasal dari Gas Turbine 2×300 MW dan Steam Turbine 1×200 MW.

Direktur Bisnis Regional Jawa Madura Bali, Haryanto WS menjelaskan bahwa sebagai pembangkit berbahan bakar gas, PLTGU Jawa 2 merupakan pembangkit dengan tipe load follower ataupun peaker yang lebih berfungsi menjaga keandalan listrik karena dapat membangkitkan listrik dalam waktu yang cepat.

“Jadi ketika terjadi peningkatan kebutuhan secara tiba-tiba, ataupun ada gangguan pada satu pembangkit di sistem Jawa Bali, pembangkit ini yang akan segera memenuhi kebutuhan listrik pada sistem,” tutur Haryanto.

Saat beroperasi PLTGU Jawa 2 juga didesain lebih efisien dan ramah lingkungan. Hal ini didukung dengan sistem pembakaran Dry Low Nitrogen Oksida (NOx) Type Combuster di PLTGU sehingga menghasilkan emisi gas buang pembangkit NOx ramah lingkungan.

Daya yang dihasilkan oleh PLTGU Jawa 2 disalurkan melalui Gas Insulated Substation Tegangan Ekstra Tinggi (GISTET) 500 kV Priok, selanjutnya dari IBT 500 kV/150 kV akan disalurkan ke sistem jaringan 150 kV ke arah GIS 150 kV Priok Timur Baru dan GIS 150 kV Priok Barat.

Pembangunan PLTGU Jawa 2 memiliki nilai investasi sebesar Rp 6,3 Triliun dan berhasil menyerap tenaga kerja mencapai 2.141 orang yang terdiri dari 2.090 orang tenaga kerja lokal.

“Proyek ini merupakan perwujudan nyata program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35.000 MW. Energi listrik tersebut ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan mendorong tumbuhnya ekonomi,” imbuh Haryanto.

PLTGU Jawa 2 turut berperan serta dalam memperbaiki perekonomian, lingkungan, dan kehidupan sosial di daerah sekitar pembangkitan. Program unggulan berkelanjutan yang dijalankan antara lain Rumah Kreatif dan Inovatif bagi mantan pencandu narkoba, PAUD Inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus, serta Taman Hatinya dan Kampung Sehat Hijaunesia Power yang merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan.Jakarta, 28 Februari 2020 – Untuk menjaga keandalan pasokan listrik di sistem kelistrikan Jawa Bali, PLN telah mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 2. PLTGU ini berlokasi di area PT Indonesia Power UPJP Priok, Jakarta Utara dengan luas area sebesar ± 5,2 Hektare . Proyek PLTGU Jawa 2 memproduksi daya sebesar 800 Megawatt (MW) yang berasal dari Gas Turbine 2×300 MW dan Steam Turbine 1×200 MW.

Direktur Bisnis Regional Jawa Madura Bali, Haryanto WS menjelaskan bahwa sebagai pembangkit berbahan bakar gas, PLTGU Jawa 2 merupakan pembangkit dengan tipe load follower ataupun peaker yang lebih berfungsi menjaga keandalan listrik karena dapat membangkitkan listrik dalam waktu yang cepat.

“Jadi ketika terjadi peningkatan kebutuhan secara tiba-tiba, ataupun ada gangguan pada satu pembangkit di sistem Jawa Bali, pembangkit ini yang akan segera memenuhi kebutuhan listrik pada sistem,” tutur Haryanto.

Saat beroperasi PLTGU Jawa 2 juga didesain lebih efisien dan ramah lingkungan. Hal ini didukung dengan sistem pembakaran Dry Low Nitrogen Oksida (NOx) Type Combuster di PLTGU sehingga menghasilkan emisi gas buang pembangkit NOx ramah lingkungan.

Daya yang dihasilkan oleh PLTGU Jawa 2 disalurkan melalui Gas Insulated Substation Tegangan Ekstra Tinggi (GISTET) 500 kV Priok, selanjutnya dari IBT 500 kV/150 kV akan disalurkan ke sistem jaringan 150 kV ke arah GIS 150 kV Priok Timur Baru dan GIS 150 kV Priok Barat.

Pembangunan PLTGU Jawa 2 memiliki nilai investasi sebesar Rp 6,3 Triliun dan berhasil menyerap tenaga kerja mencapai 2.141 orang yang terdiri dari 2.090 orang tenaga kerja lokal.

“Proyek ini merupakan perwujudan nyata program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35.000 MW. Energi listrik tersebut ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan mendorong tumbuhnya ekonomi,” imbuh Haryanto.

PLTGU Jawa 2 turut berperan serta dalam memperbaiki perekonomian, lingkungan, dan kehidupan sosial di daerah sekitar pembangkitan. Program unggulan berkelanjutan yang dijalankan antara lain Rumah Kreatif dan Inovatif bagi mantan pencandu narkoba, PAUD Inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus, serta Taman Hatinya dan Kampung Sehat Hijaunesia Power yang merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan.Jakarta, 28 Februari 2020 – Untuk menjaga keandalan pasokan listrik di sistem kelistrikan Jawa Bali, PLN telah mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 2. PLTGU ini berlokasi di area PT Indonesia Power UPJP Priok, Jakarta Utara dengan luas area sebesar ± 5,2 Hektare . Proyek PLTGU Jawa 2 memproduksi daya sebesar 800 Megawatt (MW) yang berasal dari Gas Turbine 2×300 MW dan Steam Turbine 1×200 MW.

Direktur Bisnis Regional Jawa Madura Bali, Haryanto WS menjelaskan bahwa sebagai pembangkit berbahan bakar gas, PLTGU Jawa 2 merupakan pembangkit dengan tipe load follower ataupun peaker yang lebih berfungsi menjaga keandalan listrik karena dapat membangkitkan listrik dalam waktu yang cepat.

“Jadi ketika terjadi peningkatan kebutuhan secara tiba-tiba, ataupun ada gangguan pada satu pembangkit di sistem Jawa Bali, pembangkit ini yang akan segera memenuhi kebutuhan listrik pada sistem,” tutur Haryanto.

Saat beroperasi PLTGU Jawa 2 juga didesain lebih efisien dan ramah lingkungan. Hal ini didukung dengan sistem pembakaran Dry Low Nitrogen Oksida (NOx) Type Combuster di PLTGU sehingga menghasilkan emisi gas buang pembangkit NOx ramah lingkungan.

Daya yang dihasilkan oleh PLTGU Jawa 2 disalurkan melalui Gas Insulated Substation Tegangan Ekstra Tinggi (GISTET) 500 kV Priok, selanjutnya dari IBT 500 kV/150 kV akan disalurkan ke sistem jaringan 150 kV ke arah GIS 150 kV Priok Timur Baru dan GIS 150 kV Priok Barat.

Pembangunan PLTGU Jawa 2 memiliki nilai investasi sebesar Rp 6,3 Triliun dan berhasil menyerap tenaga kerja mencapai 2.141 orang yang terdiri dari 2.090 orang tenaga kerja lokal.

“Proyek ini merupakan perwujudan nyata program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35.000 MW. Energi listrik tersebut ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan mendorong tumbuhnya ekonomi,” imbuh Haryanto.

PLTGU Jawa 2 turut berperan serta dalam memperbaiki perekonomian, lingkungan, dan kehidupan sosial di daerah sekitar pembangkitan. Program unggulan berkelanjutan yang dijalankan antara lain Rumah Kreatif dan Inovatif bagi mantan pencandu narkoba, PAUD Inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus, serta Taman Hatinya dan Kampung Sehat Hijaunesia Power yang merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan.

Perkuat Sistem Kelistrikan Belitung, PLN Operasikan SUTT 70 KV Dukong-Manggar


Jakarta, 26 Februari 2020 – PLN berhasil mengoperasikan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 70 kV jalur Dukong – Manggar guna memerkuat sistem kelistrikan di Pulau Belitung. Hal ini ditandai dengan keberhasilan PLN melakukan energizing jaringan tersebut.

Beroperasinya SUTT 70 kV jalur Dukong – Manggar sepanjang 70 kilo meter sirkit (kms) membuat sistem kelistrikan Belitung dan Belitung Timur menjadi satu kesatuan (interkoneksi).

“Beroperasinya SUTT ini tentu akan meningkatkan keandalan listrik, baik di Belitung maupun Belitung Timur, karena dapat saling supply listrik jika satu sama lain saling membutuhkan,” tutur Direktur Bisnis Regional Sumatera PLN, Wiluyo Kusdwiharto.

Sebelumnya, sistem kelistrikan Belitung hanya disuplai oleh jalur SUTT Suge – Dukong. Dengan adanya jalur SUTT ini, maka daya yang ada di Belitung dapat dievakuasi ke Belitung Timur sehingga tegangan di daerah tersebut menjadi lebih baik. Jalur SUTT ini didukung oleh trafo di Gardu Induk Manggar berkapasitas 30 Mega Volt Ampere (MVA).

Saat ini, daya mampu sistem Belitung sebesar 74,45 mega watt (MW) dengan beban puncak sebesar 43,98 MW. Kedepan PLN masih akan melanjutkan pembangungan jaringan SUTT dari Dukong ke Tanjung Tinggi yang ditargetkan selesai pada tahun 2021.

Lebih dari itu, Wiluyo menyampaikan terima kasih kepada segenap elemen Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atas dukungan yang diberikan sehingga proyek strategis ini rampung.

“Kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung PLN, sehingga dapat menyelesaikan SUTT 70 kV jalur Dukong – Manggar ini,” ungkapnya.

PLN juga berharap agar warga masyarakat turut membantu PLN untuk menjaga right of way (ROW) dengan memangkas pohon yang berada di bawah SUTT di wilayah masing-masing demi kepentingan bersama.

“Kesadaran masyarakat untuk membantu melakukan perabasan pohon merupakan bentuk dukungan terhadap PLN, agar terhindar dari gangguan yang menyebabkan listrik padam. Peduli kita untuk kebaikan kita semua,” ujar Wiluyo.

Ketersediaan listrik yang cukup dan sistem kelistrikan yang semakin andal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Belitung, serta membuka peluang bagi para investor untuk berinvestasi, baik dalam bidang industri, bisnis, maupun pariwisata.

Bupati Belitung, Sahani Saleh juga menyampaikan apresiasinya kepada PLN atas terselesaikannya proyek SUTT 70 kV jalur Dukong – Manggar.

“Kami sangat senang sekali atas pencapaian ini, semoga hal ini dapat bermanfaat untuk mewujudkan Belitung terang benderang, terima kasih kepada PLN atas kerjasama dan koordinasinya yang baik selama ini,” tutupnya.

Jumat, 13 Mei 2016

Subsidi Listrik Hanya untuk yang Berhak

Jakarta, 4 April 2016 – PT PLN (Persero) telah menyelesaikan penugasan dari pemerintah untuk mencocokkan data pelanggan 900 VA yang layak menerima subsidi listrik sesuai pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) milik Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Dalam rangka memberikan pemahaman kepada para pejabat dan pranata humas di Kementrian ESDM, Pusat Komunikasi Publik Kementrian ESDM mengadakan forum bertema “Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk Mendorong Kedaulatan Energi”. Acara yang berlangsung sejak 30 Maret sampai 1 April 2016 di Surabaya ini turut menghadirkan Kasubdit Tarif Listrik Jisman P. Hutajulu, Kepala Satuan Komunikasi Korporat PT PLN (Persero) Agung Murdifi, dan Kepala Dinas Pertamanan Pemerintahan Kota Surabaya Chalid Buhari sebagai pembicara.
Dalam paparannya, Jisman menjelaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk memberikan subsidi listrik bagi masyarakat tidak mampu atau tidak sanggup membayar harga keekonomian listrik. Hal ini tercantum dalam UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi, UU No.30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN. Kementrian ESDM selaku regulator juga berupaya menjaga agar penyediaan tenaga listrik dilakukan secara efisien dan menjaga keseimbangan kepentingan penyedia listrik (PLN) dan konsumen. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk memberikan subsidi listrik secara tepat sasaran.
“Subsidi harus diterima betul-betul oleh mereka yang berhak. Ada kritik “kok menghentikan subsidi? Berarti tidak pro rakyat.” Untuk rakyat yang mana? Kita pro pada rakyat yang betul-betul tidak berdaya. Bukan rakyat yang memiliki kemampuan untuk hidup tanpa subsidi,” ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said saat memberi pengarahan di acara Bakohumas Kementrian ESDM, Kamis (31/3).
Sejalan dengan hal tersebut, Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM pada 17 September 2015 dan hasil Panja Banggar DPR RI tanggal 30 September 2015 menyepakati bahwa subsidi listrik tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp. 38,39 Triliun. Subsidi listrik ini antara lain akan diberikan kepada 24,7 juta rumah tangga miskin dan rentan miskin sesuai data TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang menggunakan daya 450 VA dan 900 VA. Dalam perkembangannya, jumlah rumah tangga yang layak disubsidi bertambah menjadi 26 juta. Selain rumah tangga, subsidi juga diberikan kepada bisnis dan industri kecil, UMKM, rumah sakit, sekolah dan dinas sosial.
Mendukung program pemerintah tersebut, PLN ditugaskan untuk terlebih dahulu memastikan pelanggan rumah tangga 900 VA yang layak menerima subsidi listrik. Hal ini ditempuh dengan mencocokkan 4,15 juta data Rumah Tangga Sasaran (RTS) milik TNP2K dengan Identitas Pelanggan (IDPEL) PLN. Pencocokan data yang berlangsung mulai Januari hingga Maret 2016 ini dilakukan oleh pegawai PLN di unit-unit dengan mendatangi alamat RTS.
Dari 22,8 juta pelanggan rumah tangga daya 900 VA yang terdaftar di PLN, hanya sekitar 4,15 juta pelanggan miskin dan rentan yang diberikan subsidi listrik, sedangkan 18,65 juta pelanggan rumah tangga mampu daya 900 VA tidak lagi diberikan subsidi.
“Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ini, Pemerintah (ESDM, DJK), PLN dan TNP2K memberikan ruang bagi masyarakat yang merasa layak disubsidi namun tidak terdaftar oleh TNP2K. Kami akan menyiapkan posko pengaduan masyarakat,” jelas Agung Murdifi.
Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 671/829/SJ, jajaran Pemerintah Daerah dilibatkan dalam menampung pengaduan masyarakat, melalui pos pengaduan masyarakat (POSDUMAS) di tingkat Kelurahan atau Badan Permusyawaratan Desa di tingkat Desa.
Penerapan subsidi listrik yang tepat sasaran diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin untuk menikmati listrik. Dengan begitu, mereka akan memiliki kesempatan yang sama pula untuk maju dan berkembang. Selain itu, penerapan kebijakan ini diharapkan dapat mendukung pemerataan rasio elektrifikasi di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih belum bisa menikmati listrik.

Kamis, 10 Desember 2015

PLN Siapkan Kapal Perkuat Pasokan Listrik di Berbagai Daerah

(Jakarta, 8 Desember 2015) Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, melepas langsung keberangkatan Kapal Marine Vessel Power Plant (MVPP) “Karadeniz Powership Zeynep Sultan” berkapasitas 120 Mega Watt (MW) dari Pelabuhan Nusantara Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa, 8 Desember 2015.
Sebelum melepas keberangkatan kapal, Presiden Joko Widodo juga melakukan peninjauan kapal MVPP dengan ditemani Dirut PLN Sofyan Basir, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Kapal yang berisi pembangkit listrik yang baru datang dari Turki ini akan menuju Amurang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Program ini merupakan salah satu upaya PLN untuk memperkuat pasokan listrik di beberapa lokasi di Indonesia, salah satunya di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo yang terhubung dalam sistem interkoneksi kelistrikan 150 kilo Volt (kV) Sulawesi Utara – Gorontalo (Sulutgo).
MVPP buatan tahun 2014 ini disewa PLN selama jangka waktu 5 tahun. Titik koneksi awal Marine Vessel ini di Amurang , selanjutnya PLN juga akan mendatangkan power plant serupa untuk beberapa lokasi antara lain Sumatera Bagian Utara (240 MW), Kupang (60 MW), Ambon (60 MW), dan Lombok (60 MW).
Beberapa keunggulan MVPP diantaranya yakni menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik, kemudahan relokasi (hanya perlu waktu 3 – 4 minggu) sehingga dapat fleksibel memenuhi kebutuhan listrik di suatu daerah, penghematan hingga Rp 350 miliar per tahun dan lebih cepat dalam memenuhi kebutuhan tambahan pasokan listrik di suatu daerah yang sedang kekurangan listrik.
Dalam sambutannya Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan pemilihan Pembangkit Listrik Diatas Kapal dianggap tepat mengingat Indonesia negara kepulauan dengan 17.000 pulau, maka pembangkit listrik di atas kapal yang bisa mobile dari satu pulau ke pulau lain‎ paling cocok dengan Indonesia.
Untuk Marine vessel power plant pertama ini dioperasikan dengan dua bahan bakar atau dual fuel engine yaitu fuel jenis heavy fuel oil dan gas. Sementara pembangunan tower transmisi 150 kV yang menghubungkan MVPP ke switchyard untuk selanjutnya disuplai ke Gardu Induk Lopana. Perjalanan MVPP ke Amurang diperkirakan memakan waktu sekitar tujuh hari, dan diharapkan tanggal 23 Desember sudah bisa menambah pasokan listrik Sulawesi Utara.
Sejak diberangkatkan pada awal November 2015, MVPP telah menempuh perjalanan hampir 30 hari melalui jalur Terusan Zues, Laut Merah, hingga ke Samudra Hindia dan Srilangka, baru masuk ke perairan Indonesia. Kapal tiba di Indonesia, tepatnya di Tanjung Priok pada 1 Desember untuk proses Customs Clearence (Pemeriksaan Administrasi di Bea Cukai).
Pembangkit listrik di atas kapal ini akan segera memenuhi kekurangan pasokan listrik di Sulawesi Utara dan Gorrontalo. Beban puncak sistem kelistrikan Sulawesi Utara dan Gorontalo saat ini mencapai 325 MW, sedangkan daya mampu pembangkit yang ada jika semuanya beroperasi optimal adalah 320 MW. Daya mampu pasok dari pembangkit yang beroperasi saat ini hanya 275 MW, ini dikarenakan PLTP Lahendong unit 4 sedang pemeliharaan agar pada saat pelaksanaan Pilkada, 9 Desember bisa beroperasi dengan handal. Selain itu, PLTU Amurang unit 1 mengalami gangguan serta belum optimalnya operasi PLTA, dimana hanya mampu memproduksi listrik 23 MW dari 45 MW. Hal ini yang menyebabkan berkurangnya daya mampu suplai pembangkit atau defisit sebesar 50 MW.
“Kami harapkan dengan adanya Marine Vessel Power Plant ini akan mampu memasok sistem kelistrikan Sulawesi utara dan gorontalo melalui tegangan 150 kV, sehingga diharapkan kondisi defisit pasokan listrik di sistem Sulawesi Utara dan Gorontalo akan dapat teratasi dan daftar tunggu pelanggan listrik dapat segera dilayani” ungkap Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir.
Saat ini PLN juga tengah menyelesaikan pembangunan PLTG Gorontalo total kapasitas 100 MW, dimana satu unit ditargetkan beroperasi pada akhir Desember 2015 atau di awal Januari 2016. PLTG Gorontalo akan menjadi pembangkit pertama dari program pembangunan pembangkit 35.000 MW yang beroperasi.


Kontak:
Bambang Dwiyanto
Plt. Kepala Satuan Komunikasi Korporat
Tlp. 021 7261122
Facs. 021 7227059

PLN Peroleh Pinjaman Langsung Dari ADB

Untuk Perkuat Jaringan Transmisi & Distribusi Sumatera
(Jakarta, 7 Desember 2015) PLN memperoleh pinjaman langsung senilai USD 600 juta dari Asian Development Bank (ADB) untuk pengembangan jaringan transmisi dan distribusi di Sumatera dengan jaminan pemerintah. Penyerahan Dokumen Pemberian Jaminan Pemerintah atas pinjaman langsung ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kepada Direktur Perencanaan Korporat PLN Nicke Widyawati, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Senin (7/12).
PLN akan menggunakan dana pinjaman ini untuk mengembangkan dan memperkuat keandalan sistem ketenagalistrikan Sumatera, sekaligus memperluas penetrasi jaringan tenaga listrik dalam mendukung implementasi program pembangunan pembangkit tenaga listrik 35.000 MW. Lingkup program meliputi pembangunan Jaringan Tegangan Tinggi (TT) sepanjang 19.305 kilo meter sirkuit (kms), Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 18.200 kms, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 19.300 kms, dan trafo sebesar 6.987 Mega Volt Ampere (MVA).
“Pemberian jaminan Pemerintah pada direct lending ini sangat membantu PLN dalam merealisasikan Program 35.000 MW. Dana pinjaman akan digunakan untuk membangun jaringan transmisi dan distribusi di Sumatera, sehinga dapat meningkatkan rasio elektrifikasi” ujar Direktur Perencanaan Korporat PLN Nicke Widyawati di sela-sela acara.
Lebih jauh Nicke menjelaskan Program 35.000 MW memerlukan infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi untuk memasok listrik kepada seluruh pelanggan. Skema pinjaman langsung dengan jaminan Pemerintah yang berbasis hasil ini merupakan salah satu terobosan untuk menjawab kebutuhan pendanaan bagi PLN dalam membangun infrastruktur transmisi dan distribusi.
Pinjaman langsung dengan jaminan Pemerintah berbasis Hasil ini, merupakan yang pertama di Indonesia, dan pertama di dunia untuk sektor energi. Setelah berjalan di Sumatera, PLN dan ADB berencana untuk memperluas cakupan ke sistem kelistrikan Indonesia Bagian Timur, Indonesia Bagian Tengah, dan Jawa-Bali. Dengan demikian, PLN secara bertahap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.
Untuk Implementasi proyek awal akan berlangsung selama 5 tahun yakni 2015-2019 dan akan dilakukan monitoring indikator kinerja yang menentukan besaran penyerapan pinjaman (Result-Based Lending).


Kontak:
Bambang Dwiyanto
Plt. Kepala Satuan Komunikasi Korporat
Tlp. 021 7261122
Facs. 021 7227059

Tariff Adjusment Desember 2015

(Jakarta, 29 November 2015) Tariff adjustment listrik bulan Desember 2015 telah ditetapkan. Sesuai Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 31/2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No 09/2015, tariff adjustment diberlakukan setiap bulan, menyesuaikan perubahan nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah, harga minyak dan inflasi bulanan. Dengan mekanisme tariff adjustment, tarif listrik setiap bulan memang dimungkinkan untuk turun, tetap atau naik berdasarkan ketiga indikator tersebut. 

Tariff adjustment berlaku bagi golongan pelanggan yang sudah tidak disubsidi, yaitu rumah tangga daya 1.300 Volt Ampere (VA) ke atas, bisnis sedang daya 6.600 VA ke atas, industri besar daya 200.000 VA ke atas, kantor pemerintah daya 6.600 VA ke atas, lampu penerangan jalan umum (PJU) dan layanan khusus. 
Pada bulan Desember 2015 secara umum tarif listrik bagi pelanggan yang sudah tidak disubsidi mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya. Golongan tarif rumah tangga sedang (R-2) daya 3.500 VA – 5.500 VA dan rumah tangga besar (R-3) daya 6.600 VA ke atas turun dari Rp. 1.533 per kilo Watt hour (kWh) pada bulan November 2015 menjadi Rp. 1.509 per kWh pada bulan Desember 2015. 
Untuk golongan tarif bisnis sedang, industri besar, kantor pemerintah, PJU dan layanan khusus juga mengalami penurunan tipis dibanding bulan sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar Rupiah yang menguat beberapa waktu terakhir.
Sementara untuk pelanggan rumah tangga kecil daya 450 VA dan 900 VA, bisnis dan industri kecil serta pelanggan sosial tarifnya tetap dan tidak diberlakukan tariff adjustment. Pelanggan golongan ini masih diberikan subsidi oleh Pemerintah.
Rumah Tangga 1.300 VA dan 2.200 VA Diberlakukan Tariff Adjustment
Mulai bulan Desember 2015, pelanggan PLN golongan tarif rumah tangga daya1.300 VA dan 2.200 VA diberlakukan mekanisme tariff adjusment. Hal ini menyusul penerapan tariff adjusment kepada 10 golongan tarif lainnya yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2015. Sebenarnya, tarif listrik bagi rumah tangga daya 1.300 VA dan 2.200 VA harus sudah mengikuti mekanisme tariff adjustment saat itu, namun Pemerintah dan PLN mengambil kebijakan untuk menunda penerapan tariff adjustment bagi pelanggan rumah tangga daya 1.300 VA dan 2.200 VA. Pertimbangannya saat itu, pelanggan golongan tersebut sudah mengalami kenaikan tarif listrik secara bertahap sejak Juli 2014 hingga November 2014. Selain itu penundaan juga untuk meringankan beban ekonomi pelanggan di kedua golongan tersebut.
Dengan penyesuaian per Desember ini, sebanyak 12 golongan tarif listrik sudah mengikuti mekanisme tariff adjusment. 
Ke-12 golongan tarif listrik tersebut adalah :
1. Rumah Tangga R-1/Tegangan rendah (TR) daya 1.300 VA
2. Rumah Tangga R-1/TR daya 2.200 VA
3. Rumah Tangga R-2/TR daya 3.500 VA s.d 5.500 VA
4. Rumah Tangga R-3/TR daya 6.600 VA ke atas
5. Bisnis B-2/TR daya 6.600VA s.d 200 kVA
6. Bisnis B-3/Tegangan Menengah (TM) daya diatas 200 kVA
7. Industri I-3/TM daya diatas 200 kVA
8. Industri I-4/Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas
9. Kantor Pemerintah P-1/TR daya 6.600 VA s.d 200 kVA
10. Kantor Pemerintah P-2/TM daya diatas 200 kVA
11. Penerangan Jalan Umum P-3/TR dan
13. Layanan khusus TR/TM/TT.
Informasi lebih lengkap dapat ditanyakan ke Contact Center PLN 123, atau melalui website www.pln.co.id
Kontak:
Bambang Dwiyanto
Plt. Kapala Satuan Komunikasi Korporat
Tlp. 021 7261122

Rabu, 11 November 2015

Pulihkan Listrik Palangkaraya, PLN Bangun Tower Darurat

(Jakarta, 9 Nopember 2015) Pasca robohnya tujuh tower listrik di Kecamatan Jekanraya, Palangkaraya akibat hantaman angin kencang yang luar biasa Sabtu 7 November 2015, PLN langsung bergerak membangun tower darurat. Hal ini dimaksudkan agar pasokan listrik yang terhenti dari dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Tengah sebesar 40 Mega Watt (MW) kembali lancar.
PLN mengerahkan tim khusus dari berbagai daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Jawa Barat untuk membangun tujuh tower darurat yang diharapkan dalam waktu lima hari sejak sekarang dapat segera beroperasi sementara menggantikan tower yang roboh. Hingga tadi malam, sebanyak 108 orang tim gabungan PLN mengerjakan tujuh tower darurat.
Tower darurat dibangun disamping tower yang roboh. PLN berharap dukungan masyarakat dan fihak terkait di Kecamatan Jekanraya Palangkaraya untuk turut memperlancar pelaksanaan pembangunan tower darurat. Kepada para fihak yang lahan atau tanamannya terkena pembangunan tower darurat mohon dapat mengijinkannya. Pada saat pembangunan tower darurat berlangsung juga diharapkan masyarakat tidak beraktifitas terlalu banyak di bawah jaringan transmisi , mengingat toweremergency bersifat sementara dan jaraknya ke tanah lebih rendah dibandingtower aslinya.
Selain itu, PLN menghimbau kepada pelanggan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang sedang tidak terkena pemadaman listrik untuk mematikan dua buah lampu yang tidak digunakan. Hal ini sangat signifikanmengurangi kekurangan daya listrik yang terjadi akibat tower transmisi roboh. Saat ini beban puncak listrik di Kalimantan Tengah sebesar 95 MW. Sekitar 40-45 MW beban tersebut dipasok dari Kalimantan Selatan melalui jaringan transmisi Banjarmasin – Palangkaraya.
Seperti diketahui, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (7/11) malam mengakibatkan robohnya tujuh tower transmisi listrik yang berkolakasi di Kecamatan Jekanraya, Palangkaraya. Ke tujuh tower tersebut yakni tower nomor 359, 360, 361, 362, 363, 364, dan 365.
Menurut kepala BMKG Palangka Raya I Wayan Mustika Kasmet, kecepatan angin yang terjadi pada Sabtu Malam mencapai 61.2 km/jam, akibat dari pergerakan awan comulu nimbus disertai tekanan arus angin kebawah yang sangat kuat.
Robohnya tujuh tower transmisi listrik ini menyebabkan beberapa daerah di Palangkaraya mengalami pemadaman listrik. Untuk itu PLN mohon maaf yang sebesar-besarnya atas pemadaman tersebut. Saat ini PLN sedang berusaha untuk segera mengatasi gangguan yang terjadi.

Kontak:

Bambang Dwiyanto
Plt. Kepala Satuan Komunikasi Korporat
Tlp. 021 7261122
Email. bambang.dwiyanto@pln.co.id